Sebagai ketua TKPK Kabupaten Lebak, Wabup kembali mengingatkan seluruh anggota tim sungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk melakukan percepatan penggulangan kemiskinan dengan melakukan analiais dan verifikasi kondisi terkini, karena menurutnya jika terdapat kesalahan data akan mengakibatkan kesalahan dalam mengambil kebijakan.

“Perubahan status harus tercatat, tolong para camat untuk terus memantau itu,” Kata Wabup.

Wabup menjelaskan, untuk langkah operasional, penanggulangan kemiskinan perlu disusun strategi penganggulangannya yang berisikan analisis kondisi terkini sebagai acuan sistematis yang seharusnya ditempuh dan dijalankan oleh pemerintah daerah besarta stakeholder dalam upaya mendorong gerakan bersama penanggulangan kemiskinan di Lebak.

“Bicara kemiskinan, tidak luput dari ilmu pengetahuan, makanya kita dorong UMKM agar tumbuh dengan melibatkan CSR,” katanya.

Wabup menambahkan, tahun ini kemiskinan di Kabupaten Lebak 8 %, untuk itu dirinya meminta agar tahun depan dapat terus ditekan dengan program-program yang kongkrit,  pemerintah harus mengarahkan CSR untuk melakukan pelatihan di kantong-kantong kemiskinan yang dinominasi wilayah Lebak Tengah, agar kemiskinan segera ditinggalkan oleh, maka semua OPD harus turut serta.

“Kantong-kantong kemiskinan harus terus digempur, CSR arahkan, harus masuk kesitu, melatih life skill, lakukan pelatihan-pelatihan dan kasih modal, kita harus kongkrit tidak ngawang-ngawang,” ujarnya.

Untuk itu, Wabup meminta agar seluruh tim bekerja dengan penuh keikhlasan dan meniatkan diri untuk semata-mata beribadah kepada Allah SWT.

”Mudah-mudahan amal baik, dan pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas membawa Lebak tidak lagi jadi daerah tertinggal,” harapnya.

Sementara Kepala Bappeda Lebak, Virgoyanti mengatakan bahwa tujuan penyusunan SPKD ini, untuk mengetahui kondisi umum dan karakteristik kemiskinan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, selain itu, kata Virgo, bersama-sama Untirta, Pemkab merumuskan strategi yang dilakukan  oleh pemerintah daerah dalam intervensi kebijakan penaggulangan kemiskinan.

Sambung Virgo, dalam penyusunan strategi penganggulangan kemiskina daerah, data yang digunakan berasal dari basis data terpadu (BDT) Tahun 2015,

“Data tersebut dalam imlementasinya ternyata masih ditemukan ketidaksesuaian untuk penerima sasaran program,” tambahnya.

Lanjutnya, dalam rangka memperbaikai permasalahan tersebut, pada saat ini Pemerintah Pusat melalui Tim Nasional Percepatanan Penganggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri  (MPM) guna memperbaiki data kemiskinan yang sudah ditetapkan sebelumnya