“(Program) pemberdayaan, pengembangan, absurd, tak konkret. Itu untuk modal kerja, beli mesin produksi, marketing. Kalau pengembangan UMKM, mestinya ke program itu, untuk pameran. Ini tugas BPKP, orientasi ke situ,” kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2023, Jumat (16/6/2023).

Kata Jokowi penyebab ia sering inspeksi ke lapangan karena untuk pengawasan. Diakuinya, meski ia sudah memelototi program belanja pemerintah pusat dan daerah, tapi kerap masih ada program yang bablas atau tak produktif.

"Gambarannya, jika ada anggaran Rp10 miliar untuk penanganan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting), seharusnya Rp8 miliar untuk program yang berorientasi hasil yang bisa menurunkan stunting seperti pemberian makanan penuh nutrisi bagi masyarakat," jelasnya.

Ia mengatakan baru saja minggu lalu cek di APBD di Mendagri. "Saya lihat Rp10 miliar untuk stunting, saya cek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan Rp2 miliar. Untuk bener-bener beli telur itu tak ada Rp2 miliar. Kapan stunting akan selesai kalau caranya seperti ini. Ini harus dirubah semuanya,” katanya.

Selain itu banyak anggaran program yang tak efektif juga ia temui di anggaran untuk pengembangan UMKM dan pembangunan penyuluh pertanian.

“Anggaran Rp1 miliar, (anggaran) kecil ini mestinya untuk Rp1 miliar. Mestinya Rp900 juta untuk rehabilitasi. Setelah kita cek, Rp734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. Artinya 80 persen. Ini sudah tak bisa lagi,” katanya.