Kata Suharso, Indonesia, saat ini masih menggunakan perhitungan masyarakat miskin ekstrem. Rumusnya USD1,9 purchasing power parity (PPP) per hari.

"Padahal, secara global patokannya USD2,15 PPP per hari. Satu PR yang sedang dihadapi kita adalah metode penghitungan kemiskinan ekstrem. Sekarang pemerintah masih menggunakan angka USD1,9 PPP," kata Suharso, usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Suharso mengungkap bila perhitungan dengan USD1,9 PPP, maka jumlah masyarakat miskin ekstrem menginjak 5,8 juta. Ini harus dituntaskan di 2024.

Sementara bila perhitungan memakai angka USD2,15 PPP, maka jumlah masyarakat miskin ekstrem yang harus di selesaikan melambung jadi 6,72 juta jiwa. Ini harus diturunkan 3,35 per tahun. "Setiap tahun, mulai tahun ini kita harus menurunkan 3,35 juta," imbuhnya.

Diakuinya pemerintah sudah berupaya menurunkan jumlah masyarakat miskin ekstrem. Di antaranya melalui bansos, pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

"Bansos untuk menaikkan daya beli. Lalu, pemberdayaan dalam perluasan kesempatan kerja, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan," jelasnya.