Kordinator aksi Pandi dalam orasinya mengatakan, keberadaan waralaba di Pandeglang yang melanggar aturan, seperti tidak berijin juga lokasinya sangat berdeklatan dengan pasar tradisional. Sebab dari hasil kajian yang dilakukan oleh pihaknya, ada sebanyak 21 waralaba baik jenis Indomaret dan Alfamaret. Dan itu artinya Pemerintah tidak memiliki ketegasan alias tidak berani terhadap pengusaha yang nakal.

"Seperti Alfamaret Sodong Kecamatan Saketi, memang dulu itu pernah ditutup tetapi sekarang sudah mulai beroprasi, maka hal ini patut diduga bahwa antara pihak BPPT dengan pengusaha waralaba adanya konsfirasi busuk,"ungkapnya.

Lanjut kata Pandi, seharusnya Bupati Pandeglang sebagai pemegang kebijakan dan kepala BPPT yang memiliki kewenangan mampu bertindak dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha waralaba yang melanggar aturan. Sehingga nantinya ada epek jera terhadap para oengusaha itu sendiri.

"kami mendesak kepada pihak BPPT untuk bersikap tegas dalam menindak waralaba yang bermasalah, "ucapnya.

Orator lainnya Agus mengatakan, penataan waralaba di Pandeglang semakin semrawut, sehingga itu perlu adanya ketegasan dari pihak Pemerintah atau Intansi terkait dalam melakukan pembenahan bagi waralaba itu sendiri, selain itu juga harusnya Pemda melakukan pembatasan pendirian agar waralaba di Pandeglang tidak semakin menjamur, sebab yang terkena dampak negatifnya yaitu para pedagang kecil.

"Tetapi seperti yang terjadi sekarang ini keberadaan waralaba yang melanggar aturan dibiarkan begitu saja, tidak ada tindakan dari Pemerintah, dan itu artinya pihak Pemda ini lemah,"katanya.