"Memang ada sekitar 17 Kecamatan yang rawan pangan, diantaranya Kecamatan Patia, Sukaresmi, Sindangresmi dan sejumlah Kecamatan lainnya, kami juga dalam penanganan hal ini tidak hanya dilakukan oleh Ketahanan pangan saja, melainkan harus melibatkan Dinas-dinas terkait,"ungkapnya saat ditemui usai mengadiri Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, di Kecamatan Menes, Senin (22/12).

Lanjut kata Nuriah, dalam menangani daerah rawan pangan tersebut pihaknya juga bekerja sama dengan sejumlah Dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Distambun dan BPBD Pandeglang. Karena menurutnya hal itu tidak akan bisa dilakukan oleh Ketahanan Pangan saja.

"Rawan pangan itu bukan berarti kesulitan pangan, melainkan ada beberapa faktor yang menjadikan rawan pangan ini, seperti infrastruktur jalan yang tidak layak pakai yang sulit dilalui, maka harus ada penanganan dari pihak DPU,"katanya.

Terpisah Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pandeglang Sarip mengatakan, untuk sekarang ini pihaknya juga terus melakukan pembangunan jalan disektor pertanian, hal itu untuk meminimalisir terjadinya rawan pangan.

"Tetapi hal ini dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin dikerjakan secara menyeluruh, tetapi mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik lagi,"katanya.