Koordinator aksi Nana Supriatna mengatakan, sudah hampir habis masa jabatan Bupati yang saat ini menjabat justru Pandeglang berada pada titik kritis dalam hal pembangunan.

"Yang menjadi perhatian dan sangat kami sayangkan adalah Pemkab Pandeglang justeru menglaim bahwa pembangunan di Pandeglang telah mencapai 87,23%, yang pada kenyataannya itu sangat tidak jelas,"ungkapnya.

Lanjut kata Nana, semua ini diduga hanya klaim semata yag dilakukan pemkab untuk menutupi kegagalan dalam memajukan Pandeglang. Ini diperkuat juga hadiah wajar dengan pengecualian (WDP).

"Seperti di sektor pariwisata banyak yang masih belum jelas penataannya dan juga di Dinas Pertanian Pandeglang ini mestinya menjadi lumbung pangan. Namun kenapa masih banyak yang masih kekurangan beras,"katanya.

Nana mengatakan, anggota dewan yang seharusnya menjadi penyeimbang pembangunan justeru saat ini jadi bagian stagnasi proses pembangunan. Fungsi dan tugas budgeting yang dilakukan untuk pengadaan empat buah mobil dinas dewan yang mencapai angka cukup fantastis hingga mencapai Rp1,6 miliar dirasa sangat berbanding terbalik dengan kenyataan pembangunan.

"Saat ini kami mengutuk keras perilaku dewan yang hedonis dan kepada Bupati Pandeglang yang gagal membawa pembangunan saat ini agar mundur dari jabatan. Sedangkan pemkab agar meneliti dan menyeleksi secara tegas sumberdaya manusia (SDM) supaya bisa bekerja sesuai dengan profesinya," tegasnya.