Pemprov Fokus Entaskan Kemiskinan
detakbanten.comPANDEGLANG - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, sekarang ini Pemerintah Provinsi Banten sedang fokus menangani persoalan kemiskinan, hal itu dilakukan dengan cara menyalurkan program-program sosial yang dikucurkan baik dari Pemerintah pusat maupun dari Pemprov itu sendiri, agar tingkat kemiskinan dapat dientaskan.
"Memang jumlah warga miskin di Banten memang jauh dibawah angka warga miskin secara nasional yakni hanya 12 juta saja yakni 5,35 persen, tetapi itu juga hrus ditekan agar tingkat kemiskinan dapat dituntaskan,"ungkapnya saat memberikan sambutan dalam acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, yang dilakuka oleh Kementrian Sosial (Kemensos RI) di lapangan Kecamatan Panimbang, Minggu (14/12).
Lanjut kata Rano, di tahun 2015 mendatang Pemprov Banten mempunyai target tuntaskan angka kemiskinan, maka sebagai bukti komitmen dalam upaya penekanan angka tersebut, beberapa kebijakan seperti penganggaran serta program pun digulirkan yakni untuk belanja langsung Dinas Sosial (Dinsos) Banten yang pada tahun ini hanya 60 Milyar saja pada tahun 2015 mendatang ditambah menjadi 75 Milyar dan untuk belanja tidak langsung yang pada tahun ini hanya 65 milyar tahun depan sudah dianggarkan menjadi 130 milyar yakni untuk berbagai program mulai dari program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) yang penerima bantuannya pada tahun 2015 mendatang dari 30.000 ditambah menjadi 49.000 yang dianggarkan Rp110 milyar lebih.
Selain itu kata dian, ada Jaminan Sosial Lansia (Jamsos Lansia) dari 1200 orang tahun depn ditambah menjadi 1200 orang dengan anggaran Rp3,6 Milyar, Jaminan orang miskin dengan kecacatan untuk 400 orang tahun depan dianggarkan Rp1,5 milyar, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 490 Rumah dengan anggaran Rp13,6 Milyar, Pemenuhan kebutuhan anak panti sebanyak 1000 orang dengan anggaran Rp1 Milyar, Pembangunan Pondok Pesantren sebanyak 98 unit yakni sebesar Rp450 juta serta permodalan untuk keluarga mandiri untuk 300 keluarga dianggarkan Rp600 juta rupiah.
"Jika memang kebutuhan dasarnya terpenuhi maka mereka tinggal melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, dengan menggunakan program yang diterimanya dengan baik sehingga nantinya bisa terus berkembang,"jelasnya.
Ditempat yang sama, Staf Ahli Bidang Dampak Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) Hari Hikmat mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melakukan penekanan terhadap warga miskin di Indonesia khususnya di Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2019 mendatang ditarget sampai 6 Persen, dari angka total 11,25 persen.
"Ini memang sudah menjadi priorotas dalam mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia,"ucapnya.
Hari menambahkan, untuk mencapai target tentunya tak akan hanya bisa dilakukan oleh satu Instansi seperti Kemensos saja, melainkan harus dilakukan oleh semua Stake Holder juga harus terlibat langsung.
"Seperti pihak perusahaan harus dapat menggelontorkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) nya untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan, agar warga miskin di daerah perusahaannya dapat minimalisir,"tambahnya.
