Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis, berupaya mendorong adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait nasib ribuan honorer yang bekerja di kantor-kantor Pemkot Tangsel. Karena menurutnya, pembentukkan Pansus dinilai perlu dalam membantu pemerintah untuk mencari jalan keluar terkait persoalan tenaga honorer tersebut.

"Kita ingin menyuarakan terkait kebijakan Menpan RB soal tenaga honorer. Fraksi Demokrat menginisiasi agar kiranya dapat dibentuk Pansus tenaga honorer," kata Rizki Jonis di gedung DPRD Kota Tangsel, Senin (29/8/2022).

Rizki Jonis menegaskan, Pemkot Tangsel harus mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memutuskan nasib tenaga honorer yang ada di Kota Tangsel. Meski sejumlah tenaga honorer akan dialihkan menjadi pegawai outsourcing, Rizki Jonis bilang, namun pemerintah juga harus mencari solusi untuk pegawai administratif yang statusnya masih honorer. Sebab, tenaga administrasi tidak masuk kedalam bagian yang akan ditampung oleh outsourcing.

"Ada anggapan mau di outsourcing, sedangkan di outsourcing itu tidak ada tenaga administrasi, saat ini di Tangsel banyak tenaga honorer di bagian administrasi, mau kemana mereka?," ungkapnya.

Kendati saat ini permasalahan tenaga honorer sedang dijembatani oleh Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM) kepada Kemenpan RB adanya honorer untuk tenaga administrasi. Hal ini agar honorer di Kota Tangsel yang tidak masuk P3K (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja), dapat ditampung di outsourcing.

"Untuk menjembatani itu, alangkah baiknya kita di dewan ini untuk menindaklanjuti adanya pembentukan Pansus," bebernya.

Dia pun meminta agar pembentukan Pansus terkait tenaga honorer di Kota Tangsel, dapat didukung oleh semua Fraksi yang ada di DPRD Kota Tangsel.

"Ini baru kita cetuskan. Setelah kita menginisiasi itu, mudah-mudahan fraksi lain mendukung demi kebaikan tenaga honorer di Kota Tangsel," pungkasnya. (Dra)