Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banten Budi Prajogo dalam Sidang Paripurna terehadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten tahun anggaran 2014, Rabu (03/06/15) mengatakan, Dinkes dan DBMTR capaian kinerjanya belum maksimal.

"Hal ini terlihat dengan adanya kegiatan fisik pada pelaksanaan anggaran tahun 2014 yang gagal lelang," kata Budi.

Budi mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Banten, pada tahun anggaran 2014 dalam pelaksanaan program desentralisasi, terdapat 15 program yang capaian kinerjanya dibawah 80 persen. Salah satunya yakni pembinaan upaya kesehatan, program pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia kesehatan.

"Kemudian program peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air, program pembinaan dan penataan perumahan," ungkapnya.

Ditambah lagi dengan program pengembangan kelembagaan, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, program pengelolaan kekayaan dan aset daerah, program peningkatan kapasitas SDM aparatur, program peningkatan kapasitas lembaga DPRD, program ketahanan pangan masyarakat.

"Lalu program pengembangan komunikasi informasi dan telematika, program kepemudaan dan kepramukaan, program peningkatan produksi, produktivitas, peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan, program penyiapan, penyerahan dan pembinaan transmigrasi, semuanya dibawah 80 persen," ujar Budi.

Dijelaskan Budi, penyebab belum maksimalnya capaian tersebut, yakni kendala pengadaan lahan, dan proses pengadaan barang dan jasa seperti program pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air, terdapat 8 paket pekerjaan gagal lelang, program pengembangan dan revitalisasi infrastruktur permukiman terdapat 12 paket batal lelang dan 10 paket gagal lelang serta 18 paket batal kontrak.

"Dalam program pembinaan dan penataan perumahan saja terdapat 19 paket pekerjaan yang gagal lelang," ungkapnya.