Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam kesempatan audiensi dengan sejumlah asosiasi dan pelaku usaha di Babel bertema “Berbisnis Tanpa Suap, mengingatkan para pelaku usaha untuk mengedepankan praktik bisnis yang bersih, adil dan beretika, Kamis (10/03/2022).

“Pengusaha harus saling mengadvokasi, bukan berkolaborasi dalam korupsi,” ungkap Ghufron.

Berdasarkan data KPK pada tahun 2004-2021 menunjukkan individu pihak swasta yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi mencapai 359 orang atau 26%, angka ini lebih tinggi dibandingkan pelaku dari legislatif yaitu 310 orang dan kepala daerah 170 orang.

“Modusnya berupa penyuapan untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Yang kedua, terkait pengadaan barang dan jasa,” ujar Ghufron.

Upaya pencegahan korupsi di sektor swasta telah digagas KPK tahun 2016 melalui program Profesional Berintegritas (Profit), yaitu gerakan membangun dunia usaha yang anti praktik suap. Program ini didukung oleh KADIN Indonesia, asosiasi bisnis, BUMN, dan pelaku usaha swasta. Salah satu implementasi Program PROFIT diwujudkan melalui pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi yang diinisiasi oleh KPK pada tahun 2017.

KPK melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha fokus pada perbaikan tata kelola dan melakukan mapping area rawan korupsi, baik dari sisi regulator maupun pelaku usaha dari 6 sektor yaitu pangan, energi dan migas, perkebunan dan kehutanan, kesehatan, infrastruktur dan jasa keuangan.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Babel juga Ketua KAD Provinsi Kep. Babel Thomas Jusman dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar semua pihak kekuasaan baik eksekutif, yudikatif, legislatif hingga partai politik bersama-sama mengambil peran dalam pemberantasan korupsi.

“Kita sepakat bahwa ketika semua sektor kekuasaan bersinergi, kita bisa mewujudkan iklim berusaha yang baik,” tutupnya. (DF)