Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya, mengatakan, pungutan itu terkesan diwajibkan oleh sekolah. Pasalnya, akibat belum membayar iuran tersebut, anaknya yang merupakan siswa di SMPN 1 Padarincang, enggan bersekolah karena diancam tidak mendapatkan kartu peserta Ulangan Akhir Smester (UAS).

"Anak saya sempat tidak mau sekolah, karena malu belum bayar iuran. Soalnya selalu ditanya oleh guru dan teman-temannya. Ditambah lagi, diperingati sekolah, jika belum bayar, tidak bisa ujian," ujarnya, Kamis (4/12).

Lebih lanjut salah seorang wali murid mengatakan, dengan adanya pungutan tersebut, dirinya mengaku keberatan. Terlebih pemerintah telah menyatakan sekolah gratis. Namun, faktanya masih ada iuran dengan dalih musyawarah.

"Saya waktu rapat sudah bilang keberatan ada iuran. Soalnya kan ada dana BOS. Tapi kenapa masih ada biaya. Ini jelas membebankan kami selaku orang tua," jelasnya.

sementara Ruli masruli Wakil Kepala sekolah SMPN 1 Padarincang, membenarkan adanya pungutan tersebut. Namun, hal itu berdasarkan musyawarah antara wali murid, dengan Komite Sekolah. Sedangkan pihak sèkolah hanya memberikan kebutuhan sekolah kepada komite dan walimurid.

"Benar ada, tapi bukan pungutan, sifatnya iuran seikhlasnya. Tidak diwajibkan. Jadi, tidak ada penekanan untuk bayar. Tidak bayar pun tidak masalah," tegasnya.

Ruli menjelaskan, iuran tersebut merupakan infak untuk membiayai kegiatan ektrakurikuler sekolah, seperti Paskibra dan marching band. Namun, ia tidak mengetahui jumlah biaya yang dibutuhkan oleh sekolah. Namun, jumlah siswa di SMPN1 Padarincang, sekitar 675 orang.

"Total anggaran yang dibutuhkan saya tidak tahu. Hanya Kepala Sekolah dan komite, karena saat rapat penentuan biaya, saya sedang tidak ada. Namun, per siswa, dikenakan biaya secara variatif, yakni Rp200 ribu hingga 400 ribu,"ujarnya.